Komisi Informaasi Adalah Lembaga Mandiri Yang Berfungsi Menjalangkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dan Menyelesaikan Sengketa Informasi Publik Melalui Mediasi Dan/Atau Ajudikasi Nonlitigasi.
JDIH — Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) Komisi Informasi Provinsi NTT adalah wadah pengelolaan dokumen hukum secara terpadu dan sistematis. Melalui JDIH, masyarakat dapat mengakses berbagai produk hukum yang menjadi dasar pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Informasi, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Komisi Informasi, hingga Surat Keputusan.
Fungsi Utama JDIH
- • Menyediakan akses mudah terhadap dokumen hukum terkait keterbukaan informasi publik.
- • Menjadi rujukan resmi bagi masyarakat, badan publik, dan pemohon informasi.
- • Mendukung transparansi regulasi dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan layanan informasi.
- • Memudahkan pencarian peraturan berdasarkan jenis, tahun, dan status berlaku.
PPID — Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi di suatu badan publik. Pada Komisi Informasi Provinsi NTT, PPID berperan sebagai pintu utama bagi masyarakat yang ingin memperoleh informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Tugas dan Fungsi PPID
- • Mengelola dan menyimpan seluruh dokumen serta informasi publik secara tertib.
- • Melayani permohonan informasi dari masyarakat secara cepat, tepat, dan sederhana.
- • Menetapkan klasifikasi informasi (terbuka, dikecualikan, atau berkala).
- • Menyelesaikan sengketa informasi pada tahap awal sebelum berlanjut ke Komisi Informasi.
Sambutan
Ketua Komisi Informasi
Bapa, ibu, saudara, saudari yang budiman, Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam dalam rangka mewujudkan demokrasi bangsa, dimana salah satu ciri kehidupan demokrasi adalah keterbukaan. Undang-undang ini mengatur bahwa setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Untuk itu Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur membuat dan mengembangkan website ini sebagai system penyediaan layanan inforasi publik secara cepat, mudah, dan wajar. Maka, besar harapan kami, masyarakat dapat mengakses barbagai informasi public yang tersedia di dalam website ini, sebagai bentuk partisipasi Masyarakat untuk mendukung cita-cita reformasi birokrasi yakni good government and clean governance
0
Permohonan Informasi
0
Badan Publik
0
Pengunjung Website
-
Kepuasan Layanan
Visi & Misi
Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur
Visi
Terwujudnya Masyarakat Nusa Tenggara Timur yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan Negara untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik dan bersih.
Misi
- 1. Mendorong Keterbukaan Informasi Publik sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 di seluruh Badan Publik baik Pemerintah maupun Nonpemerintah.
- 2. Penyelesaian Sengketa Informasi yang adil dan profesional.
- 3. Edukasi dan Advokasi Masyarakat guna meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- 4. Penguatan Kapasitas Kelembagaan.
- 5. Penguatan Kapasitas Badan Publik guna mengembangkan Standar Layanan Informasi Publik yang inklusif.
- 6. Melakukan Monitoring dan Evaluasi sebagai Pengawasan terhadap Badan Publik baik Pemerintah maupun Nonpemerintah.
Agenda Terdekat
Belum ada agenda dalam waktu dekat.
Berita Terbaru
Lihat Semua →Belum ada berita.